DARI GEDUNG KURA-KURA KE GEDUNG BUNDAR

           Misteri tentang siapa yang menjadi Jaksa Agung dalam masa pemerintahan Jokowi-JK akhirnya terjawab sudah. Kamis, 20 November 2014, Pukul 15.50 WIB, melalui Keputusan Presiden nomor 131 Tahun 2014, H.M. Prasetyo, politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem), diangkat dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung RI 2014-2019 menggantikan Basrief Arief[1]. Dengan latar belakang politik tersebut, beberapa pihak secara tegas menolak penunjukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung, namun di sisi lain, ada pihak-pihak yang mendukung penunjukkan tersebut.

              Arus penolakan dilancarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator ICW, Ade Irawan menyatakan[2] bahwa Jaksa Agung harus berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan. Dengan penunjukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung, dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan dalam Prasetyo menjalankan tugasnya. Selain itu, Ade menilai, selama bertugas di korps Kejaksaan, H.M. Prasetyo tidak memiliki prestasi yang menonjol di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, Ade menilai penujukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung adalah tidak tepat. Aktivis ICW, Emerson Yuntho, mengatakan[3] bahwa penujukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung adalah mimpi buruk dan berita duka bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan penunjukkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung, ini berita duka”, kata Emerson.

              Indonesian Legal Roundtable (ILR) menyatakan kekecewaannya atas penunjukan Prasetyo menjadi Jaksa Agung. ILR sudah lama menolak Prasetyo ditunjuk jadi jaksa agung karena melihat latar belakangnya sebagai politisi hingga dikhawatirkan akan terjadi politisasi hukum[4]. Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Choky Ramadhan. “Kami sejak jauh-jauh hari meminta kalangan politisi tidak masuk menjadi Jaksa Agung,” kata Choky, Kamis (20/11)[5].

            Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, juga menolak penunjukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Ia menilai penunjukan tersebut tidak tepat. Sebab, Prasetyo yang berlatar belakang politikus bisa memiliki konflik kepentingan[6]. Hal serupa juga disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa seorang jaksa agung tidak boleh memihak dan harus netral. Sedangkan jika seorang jaksa agung berasal dari partai politik, maka dapat dipastikan akan banyak kepentingan di masa depan[7].

             Sebelumnya, penolakan penujukkan Jaksa Agung dari kalangan partai politik sudah datang dari pihak internal kejaksaan sendiri. Pengajar Badan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa, Chairul Imam, berharap Jaksa Agung tidak diisi figur dari kalangan politisi. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Gedung Bundar (sebutan markas jaksa agung) akan penuh konflik kepentingan. Lebih menakutkan lagi kondisinya kalau ada mantan atau pensiunan jaksa yang kini menjadi politisi dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung. Alasannya, orang itu malah tahu betul seluk-beluk kejaksaan. Dia bisa melakukan intervensi dengan berbagai iming-iming untuk mencapai suatu tujuan[8].

             Kemudian, penolakan tersebut juga muncul dari kalangan akademisi. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menyarankan agar Jokowi tidak mengambil Jaksa Agung dari partai politik meskipun sang calon pernah menjadi jaksa. Menurut Chairul, mengambil pejabat hukum dari parpol akan membawa efek samping yang tidak baik[9]. Akademisi UI, Thamrin A. Tomagola, menyatakan bahwa Jaksa Agung haram punya hubungan dengan partai politik dan bisnis. Lebih lanjut Thamrin menyatakan bahwa jika Prasetyo menjadi pilihan Jokowi, maka itu berita buruk bagi penegakan hukum dan kepastian hukum[10].

             Di sisi lain, pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan, memang sosok Jaksa Agung baik dari partai politik maupun non parpol tetap dapat diintervensi, selama moralitas tak terjaga. Margarito kemudian memberikan contoh, almarhum Baharudin Lopa, yang sempat menjadi politikus, telah membuktikan berhasil lepas dari intervensi[11]. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengaku bahwa pemerintah tak mempermasalahkan latar belakang Prasetyo yang berasal dari partai politik. Lebih lanjut, Tedjo menyatakan alasan pemilihan Prasetyo menjadi Jaksa Agung, yaitu karena Prasetyo dianggap sebagai seorang profesional, memiliki loyalitas, kapabilitas, dan kredibilitas.

                Terkait dengan penujukkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung, pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada undang-undang yang dilanggar dalam penunjukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung, karena secara presedur, Prasetyo sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR detik-detik terakhir sebelum dilantik, sehingga Prasetyo tak memiliki jabatan rangkap[12], sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 21 huruf a UU Kejaksaan[13]. Dan apabila kita melihat syarat agar seseorang dapat menjadi Jaksa Agung, seperti yang terdapat dalam Pasal 20 jo. Pasal 9 huruf a,c,d,f, dan g UU Kejaksaan tersebut, yaitu : (1) Warga Negara Indonesia; (2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; (3) Berijazah paling rendah sarjana hukum; (4) Sehat jasmani dan rohani; dan (5) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela[14], maka sebenarnya, tidak ada yang salah dengan penunjukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung, karena Prasetyo pasti memenuhi seluruh syarat-syarat yang sangat normatif tersebut, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam penunjukkan Prasetyo menjadi Jaksa Agung dan penunjukkannya pun menjadi sah. Jadi, penolakan-penolakan terhadap Prasetyo muncul hanya karena kekhawatiran akan independensi Prasetyo sebagai Jaksa Agung, mengingat latar belakang Prasetyo yang berasal dari partai politik, sehingga ditakutkan banyak tekanan politik dan konflik kepentingan, yang dapat membuat penegakan hukum oleh Kejaksaan tidak berjalan maksimal.

               Apabila kita melihat pada sejarah Kejaksaan, Prasetyo sebenarnya bukanlah Jaksa Agung pertama yang memiliki latar belakang partai politik. Sejak awal Kejaksaan berdiri pada tahun 1945, sampai sekarang, telah ada 22 orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung, selain Prasetyo. Dari 22 orang tersebut, Jaksa Agung yang berasal dari internal Kejaksaan, sebenarnya, hanyalah berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Goenawan (1959-1962), Singgih, S.H. (1990-1998), Soedjono C. Atmonegoro, S.H. (1998), Hendarman Soepandji (2007-2010), dan Basrief Arief (2010-2014). Adapun 17 orang lainnya adalah berasal dari berbagai kalangan, seperti TNI, mantan Hakim Agung, dll. Dan dari 17 orang tersebut, 2 diantaranya adalah berasal dari partai politik, yaitu Marzuki Darusman (Golkar) dan Baharuddin Lopa (PPP)[15]. Jadi, Prasetyo adalah Jaksa Agung ke-3 yang memiliki latar belakang partai politik. Bagaimana sepak terjang para Jaksa Agung yang memiliki background partai politik sebelum Prasetyo?

              Selama menjadi Jaksa Agung, prestasi Marzuki Darusman adalah berhasil menggiring Gubernur BI saat itu, Syahril Sabirin, dalam kasus BLBI dan juga si “raja hutan”, Bob Hasan ke persidangan[16]. Namun, terlepas dari keberhasilannya tersebut, secara tersirat, pengajar Badiklat Kejaksaan, Chairul Imam, menceritakan bagaimana kondisi penegakan hukum pada era Marzuki. ”Pernah ada Jaksa Agung dari partai politik. Akhirnya, kasus yang menyangkut partai dia di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” katanya. Kenangan buruk lainnya, selama dua tahun ada 13 SP3 kontroversial yang dikeluarkan Jaksa Agung tersebut[17].

               Chairul Imam tidak menyatakan siapa Jaksa Agung yang ia maksud. Namun, apabila kita mencermati pernyataan yang ia buat dimana ada Jaksa Agung berlatar belakang politik yang menjabat selama 2 tahun, maka Jaksa Agung tersebut adalah Marzuki Darusman, karena hanya ia Jaksa Agung yang berasal dari kalangan politisi dan menjabat selama 2 tahun. Dan, kalau ternyata hal tersebut benar, maka hal tersebut menjadi catatan hitam dalam karir Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung dan juga dapat menjadi preseden buruk dalam karir seorang Jaksa Agung yang berasal dari partai politik.

               Yang menarik adalah mantan Jaksa Agung, Almarhum Baharuddin Lopa, karena walaupun ia berasal dari partai politik, yaitu PPP, namun Lopa sebenarnya dahulu adalah seorang jaksa karir. Artinya, posisi Prasetyo saat ini adalah sama dengan posisi Lopa pada saat itu[18]. Pada saat menjabat sebagai Jaksa Agung, Lopa melakukan penyidikan tentang keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid (politisi-politisi Golkar) dalam kasus korupsi, dan juga penyidikan terhadap Syamsul Nursalim, tersangka kasus BLBI II[19].

               Sepak terjang Marzuki Darusman dan Baharuddin Lopa adalah bukti bahwa independensi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik dalam penegakan hukum bukanlah suatu keniscayaan, sehingga, masih terlalu prematur bagi kita untuk menyatakan bahwa Prasetyo tidak akan independen dalam menjalankan tugasnya, walaupun kita tidak dapat serta merta percaya bahwa Prasetyo akan memiliki independensi seperti Marzuki dan Lopa. Kekhawatiran akan independensi Prasetyo haruslah kita gunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja nya dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung.

            Era ini bukanlah era menilai seseorang layak atau tidak atas suatu jabatan, dari latar belakang seseorang tersebut, melainkan dari cara dan hasil kerja nya secara nyata. Dan sebaiknya kita objektif dalam menilai dimana ketika ternyata Prasetyo berhasil menjaga independensi nya dengan baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, maka kita patut memberikannya apresiasi setinggi-tingginya. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, kita harus siap mengkritik dan mengusahakan apa yang bisa kita usahakan sekuat tenaga agar proses penegakan hukum oleh korps Kejaksaan dapat berjalan secara maksimal.

(Tulisan ini dimuat pula dalam situs http://www.selasar.com dengan judul “Jaksa Agung Dari Partai Politik : Sebuah Pemahaman)

———————————————————–

[1] Asep Munazat Zatnika, “Ini Alasan Jokowi Pilih Jaksa Agung HM Prasetyo”, http://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-jokowi-pilih-jaksa-agung-hm-prasetyo/2014/11/20, diakses pada Kamis, 20 Novermber 2014, pukul 19.00 WIB.

[2] Fahmi Firdaus, “HM Prasetyo Ditolak ICW, Istana Bungkam”, http://news.okezone.com/read/2014/11/20/337/1068306/hm-prasetyo-ditolak-icw-istana-bungkam, diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 19.00 WIB.

[3] “Jaksa Agung HM Prasetyo, Berita Duka Bagi Penegakan Hukum?”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/14112011-jaksa-agung-hm-prasetyo-berita-duka-bagi-penegakan-hukum/, diakses pada Kamis, 20 Novermber 2014, pukul 19.55 WIB.

[4] “Penggiat Anti Korupsi Khawatirkan Penujukkan Jaksa Agung HM Prasetyo”, http://www.kabar24.com/nasional/read/20141120/9/237417/penggiat-antikorupsi-khawatirkan-penunjukan-jaksa-agung-hm-prasetyo, diakses pada Kamis, 20 Novermber 2014, pukul 19.55 WIB.

[5] Ibid.

[6] “Abraham Samad Pun Menolak Prasetyo Menjadi Jaksa Agung”, http://www.jpnn.com/read/2014/11/20/271013/Abraham-Samad:-HM-Prasetyo-Tidak-Tepat-jadi-Jaksa-Agung-, diakses pada Kamis, 20 Novermber 2014, pukul 19.55 WIB.

[7] “Pakar : Jokowi Pilih H.M. Prasetyo Untuk Perkuat Barisan”, http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/20/kabinet-jokowi-jk-pakar-jokowi-pilih-hm-prasetyo-untuk-perkuat-barisan-553670, diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 19.50 WIB.

[8] “Intergritas, Syarat Utama Menjadi Jaksa Agung”, http://www.jawapos.com/baca/artikel/8827/Integritas-Syarat-Pertama-Menjadi-Jaksa-Agung, diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 19.00 WIB.

[9] Ibid.

[10] Giras Pasopati, “Akademisi UI : Jaksa Agung Haram Punya Hubungan Politik”, http://www.kabar24.com/nasional/read/20141120/9/237394/akademisi-ui-jaksa-agung-haram-punya-hubungan-politik, diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 19.00 WIB.

[11] “Margarito Anggap HM Prasetyo Mumpuni Menjadi Jaksa Agung”, http://www.skanaa.com/id/news/detail/margarito-anggap-hm-prasetyo-mumpuni-jadi-jaksa-agung, diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 19.00 WIB.

[12] “Angkat HM Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Yusril : Itu Hak Jokowi”, http://skalanews.com/berita/detail/199788/Angkat-HM-Prasetyo-Jadi-Jaksa-Agung-Yusril-Itu-Hak-Jokowi, diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 19.00 WIB.

[13] Indonesia, Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 21 huruf a.

[14] Ibid., Pasal 20 jo. Pasal 9 huruf a,c,d,f, dan g.

[15] http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=12 dan “PPP Setuju Baharuddin Lopa Jadi Menteri”, http://www.tempo.co/read/news/2001/02/09/05524304/PPP-Setuju-Baharuddin-Lopa-Jadi-Menteri, keduanya diakses pada Kamis, 20 November 2014, pukul 20.00 WIB.

[16] Ibid.

[17] “Integritas…”, loc.cit,

[18] Setelah masuk PPP, Baharuddin Lopa tidak langsung menjadi Jaksa Agung, melainkan terlebih dahulu menjadi Menteri Kehakiman dan HAM (sekarang Menteri Hukum dan HAM) menggantikan Yusril Ihza Mahendra, baru kemudian menjadi Jaksa Agung menggantikan Marzuki Darusman.

[19] http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s