KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015

 

Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them

Bruce Lee

 

Pada Tanggal 27 Januari 2015 yang lalu, penulis menerbitkan tulisan berjudul “SEMA 7/2014 : Sebuah Pembenaran Yang Benar-Benar Kurang Benar”. Setelah penulis me-review kembali tulisan tersebut dan berdiskusi dengan salah satu senior panutan penulis, Arsil, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengoreksi beberapa pendapat penulis dalam tulisan tersebut dikarenakan pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak tepat.

Dalam tulisan tersebut, pada paragraph 28-30, penulis berpendapat bahwa:

 

Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali. 

Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?

Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.

 

Dari paragraf-paragraf di atas, kita dapat melihat bersama bahwa terdapat 2 (dua) pendapat penulis, yaitu:

  1. Seharusnya MK menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana; dan
  2. Bahwa untuk perkara pidana, aturan mengenai PK di dalam KUHAP (yang telah diubah oleh MK) adalah lex specialis dari aturan PK yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Setelah penulis mencermati lebih lanjut, ternyata 2 (dua) pendapat di atas adalah pendapat yang tidak tepat dan harus dikoreksi. Pertama, penulis mendasarkan koreksi ini kepada Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

 

“Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”

 

Dari ketentuan ini, kita dapat melihat bersama bahwa ternyata UU Mahkamah Agung sendiri telah membedakan aturan mengenai PK dalam perkara pidana dari aturan PK yang ada dalam UU tersebut. Artinya, pengaturan tentang PK dalam Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak lah mengikat aturan PK untuk perkara pidana karena aturan mengenai PK dalam perkara pidana mengacu kepada aturan di dalam KUHAP, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Mahkamah Agung di atas.

Kedua, penulis mendasarkan kepada Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009, yang kemudian dianggap mengatur pula PK dalam perkara pidana yang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali. Pasal tersebut berbunyi “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Apabila kita mencermati pasal ini lebih lanjut, maka sebenarnya pasal ini tidak melarang pengajuan PK dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Pasal ini hanya mengatur bahwa terhadap putusan PK tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Hal ini tentu lebih dekat dengan yang lazim disebut dengan “PK atas putusan PK”, bukan PK yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Memang PK atas putusan PK dapat dikatakan pula PK yang dilakukan kedua (yaitu setelah PK pertama), namun yang harus dipahami adalah PK yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali belum tentu berupa PK atas putusan PK. Bagaimana apabila ada kondisi dimana seseorang mengajukan PK kedua namun terhadap putusan BHT sebelumnya, yang artinya permohonan PK baru atas putusan BHT, bukan PK atas putusan PK pertama?

Untuk itu, penulis berpendapat bahwa menyatakan bahwa Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 mengatur tentang PK yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali adalah sebuah jumping logic karena PK yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali tidaklah selalu berupa PK atas putusan PK yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 tersebut, sehingga Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa PK tidak dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Berdasarkan 2 (dua) hal ini, penulis ingin mengoreksi pendapat penulis yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Pertama, pendapat mengenai seharusnya MK menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU 48/2009 dan UU Mahkamah Agung konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana adalah pendapat yanag tidak tepat karena pada dasarnya MK tidak perlu repot-repot menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009, tidak mengatur mengenai PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai PK dalam perkara pidana karena PK untuk perkara pidana sudah dikecualikan dari aturan PK dalam UU tersebut dan mengacu kepada aturan dalam KUHAP menurut Pasal 76 UU Mahkamah Agung. Kemudian, Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 pada dasarnya tidak melarang PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama PK yang dilakukan setelah PK pertama bukanlah PK atas putusan PK pertama.

Kedua, mengenai pendaapat bahwa untuk perkara pidana, aturan mengenai PK di dalam KUHAP (yang telah diubah oleh MK) adalah lex specialis dari aturan PK yang tercantum dalam UU Mahkamah Agung dan UU 48/2009 juga adalah merupakan sebuah pendapat yang tidak tepat. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa aturan mengenai PK dalam UU Mahkamah Agung, yaitu Pasal 66 Ayat (1), tidaklah mengatur mengenai PK untuk perkara pidana, sehingga tidak tepat dikatakan bahwa aturan PK dalam KUHAP merupakan lex specialis dari Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tersebut, karena pada dasarnya kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. Kemudian aturan mengenai PK dalam KUHAP juga tidak tepat disebut sebagai lex specialis dari Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 karena pada dasarnya aturan dalam Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 bukanlah mengatur mengenai berapa kali PK dapat diajukan, seperti yang diatur dalam ketentuan PK dalam KUHAP, namun mengatur bahwa terhadap putusan PK tidak dapat diajukan PK atau yang lazim disebut “PK atas putusan PK”. PK atas putusan PK dapat saja dikatakan sebagai PK yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Namun, hal tersebut tidak membuat bahwa Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 secara serta merta dapat dikatakan sebagai aturan yang melarang PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.

Atas dasar kesalahan dalam berpendapat tersebut, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengutarakan pendapat yang tidak tepat. Tulisan ini penulis jadikan pertanggungjawaban atas pendapat penulis sebelumnya yang mungkin “menyerang” pihak-pihak tertentu dan juga pertanggungjawaban kepada para pembaca sekalian.

Namun, terlepas dari kesalahan penulis tersebut, yang penulis sadari adalah SEMA No. 7 Tahun 2014 bukan lagi pembenaran yang benar-benar kurang benar, namun sudah merupakan pembenaran yang benar-benar tidak benar dan tidak tepat. Kalau kita mengacu kepada pembahasan penulis di atas, maka pada dasarnya Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, seperti yang disebutkan dalam SEMA No. 7 Tahun 2014. Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidaklah mengatur mengenai PK dalam perkara pidana karena berdasarkan Pasal 76 UU Mahkamah Agung, aturan mengenai PK dalam perkara pidana merujuk kepada aturan dalam KUHAP, bukan Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 tidaklah mengatur mengenai berapa kali PK dapat diajukan, melainkan hanya mengatur bahwa tidak boleh dilakukan PK atas putusan PK, sehingga pengaturan mengenai berapa kali PK dapat diajukan dalam perkara pidana haruslah mengacu kembali kepada KUHAP. Dan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, yang adalah salah satu aturan mengenai PK dalam perkara pidana dalam KUHAP, telah diubah oleh MK dengan putuan MK No. 34/PUU-XI/2013, dimana PK dalam perkara pidana dapat diajukan tanpa adanya batasan berapa kali boleh diajukan. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya, aturan mengenai berapa kali PK dapat diajukan dalam perkara pidana harus hanya mengacu kepada Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yaitu dapat diajukan berkali-kali.

Lalu, menurut penulis, Ketua MK saat itu, Hamdan Zoelva, juga seharusnya tidak terbawa arus untuk menanggapi terlalu jauh mengenai lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 dengan menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, sedangkan yang diuji hanya PK dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena memang aturan-aturan tersebut memang tidak mengatur mengenai PK dalam perkara pidana dan/atau mengenai berapa kali PK dalam perkara pidana dapat dilakukan, sehingga memang aturan-aturan tersebut tidak perlu diubah. Hamdan Zoelva seharusnya cukup berpegang pada Pasal 76 UU Mahkamah Agung dan melihat lebih jauh mengenai apa yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009.

Yang menarik adalah pasca putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, ada 2 (dua) perkara judicial review di MK dengan nomor perkara 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015, yang menguji konstitusionalitas Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung. Dalam petitum permohonan, Pemohon dalam perkara No. 45/PUU-XIII/2015 meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 inkonsitutisonal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dimaknai dan diberlakukan untuk perkara pidana. Artinya, pemohon meminta pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional selama pasal tersebut diartikan bahwa dalam PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Sedangkan, Pemohon dalam perkara No. 66/PUU-XIII/2015 meminta MK untuk menyatakan Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.

Dalam pertimbangannya, dalam perkara No. 45/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa:

 

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terhadap konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA, Mahkamah telah memutus perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 pada tanggal 7 Desember 2015 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 66/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 pada tanggal 6 Maret 2014 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut: (kutipan pertimbangan perkara No. 34/PUU-XI/2013).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena materi permohonan Pemohon terkait persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon pada perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dan perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah, sehingga putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dalam perkara a quo;

 

Sedangkan dalam perkara No. 66/PUU-XIII/2015, MK mempertimbangkan sebagai berikut:

 

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang peninjauan kembali, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 34/PUU- XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014, tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut: (kutipan pertimbangan perkara No. 34/PUU-XI/2013, sama seperti dalam pertimbangan perkara No. 45/PUU-XIII/2015);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena materi permohonan Pemohon terkait dengan persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 6 Maret 2014, maka pertimbangan hukum Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara a quo;

 

Dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, kita selalu menjumpai kata “mutatis mutandis”. Sependek dan sedekat yang penulis pahami, “mutatis mutandis” adalah sebuah keadaan yang berlaku pada suatu hal, yang berlaku juga di hal lainnya karena inti hal/materi yang diatur adalah sama. Artinya, kalau kita membaca pertimbangan-pertimbangan di atas secara lebih sederhana, MK menyebutkan bahwa pertimbangan hukum pada putusan perkara No. 34/PUU-XI/2013 dan 66/PUU-XIII/2015 berlaku pula pada pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 45/PUU-XIII/2015, serta pertimbangan hukum pada putusan perkara No. 34/PUU-XI/2013 berlaku pada pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 66/PUU-XIII/2015. Mari kita telaah bersama apakah memang pertimbangan hukum dalam perkara yang satu mutatis mutandis terhadap perkara lainnya dalam perkara-perkara di atas. Dikarenakan Putusan No. 45/PUU-XIII/2015 mengacu kepada Putusan No. 34/PUU-XI/2013 dan 66/PUU-XIII/2015, serta putusan 66/PUU-XIII/2015 hanya mengacu kepada Putusan No. 34/PUU-XI/2013, maka yang pertama kita telaah adalah Putusan No. 66/PUU-XIII/2015.

Apakah benar pertimbangan hukum pada perkara 34/PUU-XI/2013 berlaku secara mutatis mutandis pada perkara 66/PUU-XIII/2015? Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, pada perkara 34/PUU-XI/2013, yang diuji adalah konstitusionalitas pasal 268 Ayat (3) KUHAP, dimana yang diuji adalah ketentuan PK dalam perkara pidana. Pada faktanya, yang diuji dalam perkara 66/PUU-XIII/2015 adalah konstitusionalitas Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dimana landasan mengujinya adalah perkara perdata, yang artinya Pemohon menguji menegnai ketentuan PK dalam perkara perdata. Dalam pertimbangan putusan perkara No. 34/PUU-XI/2015 disebutkan bahwa:

 

Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia

 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dimana PK pada dasarnya adalah hak dari Terpidana atau ahli warisnya, yang mana apabila disebut Terpidana maka sudah dijatuhi hukuman dan dikenai pengekangan kebebasan dan kehidupan berupa pidana, maka wajar saja dikatakan bahwa PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak yang paling mendasar, yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lalu, apakah perkara perdata juga menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia, seperti hal nya pidana, sehingga pertimbangan tersebut dapat diberlakukan secara mutatis mutandis? Apakah benar bahwa materi pokok permohonan dalam perkara 34/PUU-XI/2013 dan 66/PUU-XIII/2015 adalah sama sehingga pertimbangannya dapat berlaku secara mutatis mutandis? Menurut penulis, materi pokok dalam 2 (dua) ini adalah berbeda sehingga pertimbangan dalam perkara No. 34/PUU-XI/2013 tidaklah dapat diberlakukan secara mutatis mutandis pada perkara No. 66/PUU-XIII/2015. Memang benar pada intinya 2 (dua) perkara ini menguji mengenai aturan PK, namun yang perlu kita pahami bahwa 2 (dua) perkara ini membawa konstruksi yang berbeda, dimana perkara No. 34/PUU-XI/2013 membawa konstruksi hukum pidana dan perkara No. 66/PUU-XIII/2015 membawa konstruksi hukum perdata. Sekecil apapun perbedaan antara pidana dan perdata, seharusnya MK tetap mempertimbangkan terlebih dahulu (setidaknya) apakah terdapat kesamaan konstruksi hukum aturan PK dalam perkara pidana dan perdata, bukan dengan serta merta memberlakukan secara mutatis mutandis pertimbangan hukum perkara No. 34/PUU-XI/2013 pada perkara No. 66/PUU-XIII/2015.

Kalaupun kita anggap bahwa pertimbangan tersebut dapat berlaku secara mutatis mutandis, dengan menganggap bahwa yang menjadi materi pokok adalah upaya hukum PK, mari kita lihat bersama amar putusan perkara No. 66/PUU-XIII/2015. Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa pengujian Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak dapat diterima, padahal pada pertimbangannya diberlakukan pertimbangan pada perkara No. 34/PUU-XI/2015 yang menyatakan bahwa PK dalam perkara pidana dapat dilakukan berkali-kali. Pertanyannya, lalu bagaimana status dan bunyi Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkmaah Agung pasca putusan No. 66/PUU-XIII/2015? Apakah menjadi ikut berubah seperti ketentuan dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali, tidak lagi hanya 1 (satu) kali? Lalu, bagaimana dengan aturan PK untuk perkara TUN, Agama, dan Militer, yang tunduk pada Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung, apakah PK untuk perkara-perkara tersebut juga dapat dilakukan berulang-ulang, padahal ketentuan PK untuk perkara-perkara tersebut belum diuji ke MK? Bukankah Ketua MK terdahulu memakai alasan bahwa karena ketentuan PK untuk perkara selain pidana belum diuji ke MK, maka ketentuan PK pada Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak dapat diubah?

Kemudian, apakah tepat pertimbangan perkara No. 34/PUU-XI/2013 dan 66/PUU-XIII/2015 diberlakukan secara mutatis mutandis pada perkara No. 45/PUU-XIII/2015? Melihat dari petitumnya, maka permohonan ini membawa konstruksi PK dalam perkara pidana, yang adalah materi pokok dalam perkara No. 34/PUU-XI/2013. Namun, dalam menguji konstitusionalitas Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung, MK memberlakukan secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam perkara No. 66/PUU-XIII/2015, yang membawa konstruksi hukum perdata, bukan pertimbangan dalam perkara No. 34/PUU-XI/2013, yang membawa konstruksi hukum pidana. Suatu hal yang membingungkan bagi penulis karena penulis tetap berpendapat bahwa hukum pidana dan perdata memiliki konstruksi hukum yang berbeda, sehingga pemberlakuan secara mutatis mutandis ini adalah hal yang tidak tepat. Kalaupun MK mengacu kepada pertimbangan perkara No. 34/PUU-XI/2013, hal ini tetaplah tidak tepat, karena pada dasarnya Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai PK dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 76 UU Mahkamah Agung. Padahal seharusnya MK dapat dengan sangat mudah menjawab permohonan ini, yaitu dengan mengacu kepada Pasal 76 UU Mahkamah Agung dimana aturan mengenai PK dalma perkara pidana tidak tunduk pada aturan PK dalam UU Mahkamah Agung, namun mengacu ke aturan dalam KUHAP, dimana aturan dalam KUHAP sudah diubah oleh MK dengan putusan No. 34/PUU-XI/2013. Tidak perlu ada pemberlakukan pertimbangan secara mutatis mutandis.

Dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009, MK memberlakukan pertimbangan dalam perkara No. 34/PUU-XI/2013 secara mutatis mutandis. Yang perlu kita cermati, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 tidak membicarakan mengenai batasan berapa kali PK dalam perkara pidana boleh dilakukan, seperti yang dibicarakan dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, melainkan hanya mengatur bahwa tidak boleh mengajukan PK atas putusan PK. Artinya, materi dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 adalah berbeda, sehingga tidak tepat pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 34/PUU-XI/2013 diberlakukan secara mutatis mutandis pada perkara No. 45/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa:

  1. Pendapat penulis pada tulisan sebelumnya yang berjudul “SEMA 7/2014 : Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar”, yang telah penulis jabarkan di atas, adalah pendapat yang tidak tepat karena penulis tidak memperhatikan ketentuan Pasal 76 UU Mahkamah Agung, sehingga atas kesalahan tersebut, penulis memohon maaf kepada para pembaca sekalian;
  2. Penggunaan Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 sebagai dasar merumuskan ketentuan bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam SEMA No. 7 Tahun 2014 oleh Mahkamah Agung bukan lagi sebuah pembenaran yang benar-benar kurang benar, namun sama sekali tidak benar dan tidak tepat serta merupakan suatu. Hal ini dikarenakan aturan mengenai PK dalam perkara pidana sudah dikecualikan dari aturan PK dalam Pasal 66 Ayat (1) UU Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 76 UU Mahkamah Agung yang menyatakan aturan mengenai PK dalam perkara pidana mengacu kepada aturan PK dalam KUHAP. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 tidak mengatur mengenai batasan berapa kali PK dapat diajukan, namun hanya mengatur bahwa tidak diperbolehkan pengajuan PK atas putusan PK. Penggunaan Pasal 24 Ayat (2) UU 48/2009 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa PK tidak dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali adalah sebuah jumping logic;
  3. Aturan mengenai PK dalam perkara pidana seharusnya hanya mengacu kepada aturan dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, yang mana pasal tersebut sudah “diubah” oleh MK dengan putusan No. 34/PUU-XI/2013 dimana PK dalam perkara pidana dapat diajukan berkali-kali, tanpa batasan;
  4. Pertimbangan putusan dalam perkara No. 34/PUU-XI/2013, 45/PUU-XIII/2015, dan 66/PUU-XIII/2015 tidak dapat diberlakukan secara mutatis mutandis satu sama lain. Hal ini dikarenakan materi pokok yang diatur dalam pasal-pasal yan diuji dan juga materi pokok permohonan dalam perkara-perkara tersebut adalah berbeda.

Pada dasarnya, semua produk hukum haruslah menggunakan dasar yang tepat dan benar. Hal tersebut tentu saja berlaku pula untuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini, penulis telah membuktikan bahwa MA melakukan kesalahan dengan menggunakan dasar aturan yang tidak tepat dalam mengatur SEMA No. 7 Tahun 2014 dan MK melakukan kesalahan dengan menerapkan pertimbangan hukum dari sebuah perkara secara mutatis mutandis dalam perkara lain, padahal hal tersbeut tidak dapat dilakukan karena materi pokok dalam perkara-perkara tersebut adalah berbeda. Namun, seperti yang diungkapkan seorang aktor kawakan dunia, Bruce Lee, pada awal tulisan ini, semua kesalahan dapat dimaafkan apabila kita memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Dan tentu saja, tidak hanya sekedar mengakui, namun harus bisa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Penulis sendiri, melalui tulisan ini, mengakui kesalahan penulis dalam berpendapat dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca, serta akan berusaha tidak mengulangi kesalahan tersebut kembali. Pertanyaannya, beranikah MA dan MK mengakui kesalahan mereka ini? Bisakah mereka tidak mengulangi kesalahan ini di kemudian hari?

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s